PENERAPAN CEDAW SERTA RELEVANSINYA DENGAN INSTRUMEN HUKUM DI ACEH

Tindak kekerasan secara fisik maupun psikis serta bentuk diskriminasi terhadap Perempuan, khususnya bagi kaum Perempuan Aceh, merupakan rentetan panjang sebuah fakta. Penderitaan yang Perempuan Aceh alami tersebut, sudah berjalan sekian lama secara berkesinambungan baik semenjak masa Konflik, Pasca Bencana Tsunami, hingga penerapan Syariat Islam. Dalam konteks ini jika dicermati, sebenarnya ada titik rentan dalam upaya penegakan HAM yang tidak tuntas dalam kehidupan bernegara, dimana Hak–hak Perempuan Aceh secara sengaja ataupun tidak, telah diabaikan dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayanya, sehingga semua itu telah terakumulasi dalam sebuah kata “ketidakadilan”.

Dalam suasana damai di Aceh untuk saat ini-pun pasca ditandatanganinya MoU Helsinki tahun 2005, fokus-fokus kerja rekonstruksi, rehabilitasi maupun reintegrasi, dari pihak pemerintah dan donor Asing--dibantu oleh NGO Internasional maupun Lokal dengan dana hutang yang cukup besar, nyatanya tidak juga dapat memberikan secercah harapan bagi kehidupan Perempuan Aceh dalam memperoleh pemenuhan rasa keadilan yang bersandarkan pada hak-haknya tersebut. Adanya percepatan perubahan itu, justru telah menuai bibit baru bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikis maupun diskriminasi jender, serta pemiskinan struktural bagi kehidupan Perempuan Aceh, misalkan saja sebagaimana beberapa petikan fakta dilapangan yang didapat dalam kerja-kerja pendampingan NGO di Aceh pada kaum korban, yakni: adanya pembangunan perumahan yang tidak sensitif jender dan memenuhi standart layak huni, pembongkaran barak pengungsi dan korban tsunami dengan model regrouping barak yang cendrung dipaksakan sebagai exit strategi, masih sulitnya mendapatkan akses ekonomi dan penghidupan, termasuk didalamnya pada minimnya akses kebutuhan pangan dan air bersih, serta tidak berfungsi secara efektifnya berbagai pelayanan publik, terutama pada pelayanan kesehatan, penerangan jalan dan transportasi publik untuk kebutuhan distribusi ekonomi, dll.

Berangkat daripada itu, kian relevan kiranya melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kembali memperhatikan upaya penegakan hak-hak Perempuan Aceh. Langkah ini bisa dilakukan dengan mempromosikan, memberikan perlindungan hukum melalui upaya pembentukan legislasi didaerah (qanun) maupun pemenuhan hak-hak Perempuan dengan tetap bersandar pada Instrumen Hukum Internasional (DUHAM, ICCPR, ICESCR, CEDAW,dll) dan Nasional (Konstitusi, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 7 tahun 1989 tentang rativikasi CEDAW, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dll). Artinya, kesemua itu harus terintegrasi dalam kerja-kerja konkret untuk dapat menterjemahkan hak sesuai dengan definisi sebenarnya, yakni merupakan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut oleh setiap individu berdasarkan norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

REINTEGRASI ACEH

POSITION PAPER REINTEGRASI ACEH Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI) 1. Sejarah Reintegrasi Aceh Aceh telah mengalami masa yang relatif panjang dalam situasi konflik. Apabila hanya mengambil periodesasi situasi konflik secara vertikal yang terjadi antara pihak Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setidaknya konflik Aceh telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) dasawarsa belakangan ini. Situasi konflik di Aceh dalam durasi waktu selama itu, pada satu sisi mutlak dipandang sebagai suatu periodesasi yang negatif. Dimana setidaknya pada tingkat kesejahteraan, rasa aman masyarakat, dan wujud penegakan Hak Azasi Manusia menjadi jatuh pada titik yang sangat buruk. Sedangkan dilain sisi, situasi konflik di Aceh juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, tepat ketika referensi masyarakat akan situasi konflik dan penciptaan perdamaian secara berkelanjutan menjadi edukatif dan kontributif didalamnya. Artinya disadari ataupun tidak, seluruh komponen masyarakat...
Baca selengkapnya

PROSES PANJANG MERELEVANSIKAN HUKUM-HUKUM INTERNASIONAL, NASIONAL DAN DAERAH/QANUN YANG RAMAH TERHADAP PEREMPUAN

Rativikasi Instrumen hukum Internasional CEDAW yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dapat dinyatakan sebagai langkah maju Upaya Penegakan HAM bagi Negara Indonesia dimata Internasional. Karena dengan demikian, Negara Indonesia secara de facto dan de jure telah memiliki niat baik (good will) untuk menanggung beban tanggung jawab secara langsung dan berkelanjutan, dalam memberikan perhatiannya terhadap bentuk-bentuk realisasi konkret penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak-hak perempuan Harapan besar kemajuan upaya legislasi yang berkelanjutan atas Penegakan hak-hak Perempuan pada tahun 1984 itu, sayangnya baru mendapatkan perhatian pasca Orde Baru dengan munculnya berbagai kebijakan HAM lainnya yang saling menunjang dan berkaitan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dimaksud, diantaranya seperti Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, yang substansinya menug...
Baca selengkapnya

"SECUIL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA"

" Poorverty can ...be seen as low levels of capability , on , "the failure of basic capabilities to reach certain minimal acceptable level" ("Armata Sein") Makna dan ruang lingkup Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebenarnya berbicara tentang Hak Azasi Manusia (HAM), berarti mengajak kita berpikir tentang manusia dan kemanusiaan, hingga martabat dan nilai-nilai kemanusiaan (human dignity). Hak Azasi Manusia merupakan hak-hak yang telah melekat pada diri pribadi sejak manusia itu ada. Sedangkan Hak, merupakan wujud diakuinya keberadaan hidup manusia, dimana manusia membutuhkan beberapa persyaratan mutlak untuk dapat hidup yaitu, dengan terpenuhinya beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar yang bentuk pengakuannya membutuhkan aturan dalam hukum normatif, baik didalam maupun diluar negri, sedangkan yang berkewajiban memenuhinya adalah Negara (Pemerintah) tanpa memandang Suku, Ras, maupun Agama (SARA). Wujud pengakuan HAM, mengingatkan kita kembali pada pedoman normatif In...
Baca selengkapnya